Wakil Ketua Baleg DPR RI Ichsan Soelistio memimpin rapat kunspek Baleg di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Bali, hari Senin (23/9/2024). Foto : Mu/Andri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengunjungi Provinsi Bali untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan agar proses penyusunan undang-undang lebih melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 kepada seluruh komponen masyarakat dan penyerapan aspirasi. Agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Ichsan Soelistio memimpin rapat kunspek Baleg di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Bali, hari Senin (23/9/2024).

Ichsan menjelaskan bahwa kunspek Baleg di Bali adalah salah satu tujuan menyebarluaskan informasi terkait Prolegnas RUU Prioritas 2024. Selain itu, Baleg juga ingin mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2025.

Legislator Dapil Banten II ini juga menegaskan bahwa Baleg DPR RI terbuka menerima berbagai masukan dari masyarakat. "Untuk itu, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Dengan harapan, pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang yang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Provinsi Bali, serta akademisi dari Universitas Udayana. Juga hadir perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan profesi di Bali, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses legislasi. (mun/aha)